Pajak Bumi Dan Bangunan (UU 12 Tahun 1985)

LEMBARAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No. 68, 1985 (FINEK. PAJAK. AGRARIA. Bangunan. Ekonomi. Uang. Penjelasan dalam Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1985

TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting

artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang

bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola

dengan meningkatkan peranserta masyarakat sesuai dengan kemampuannya;

b. bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial.ekonomi yang lebih

baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya,

dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau

kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak;

c. bahwa sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1983

perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan, sehingga dapat mewujudkan peranserta dan

kegotongroyongan masyarakat sebagai potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional;

d. bahwa sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya pajak kebendaan dan pajak kekayaan,

telah menimbudkan beban pajak berganda bagi masyarakat, dan oleh karena itu perlu diakhiri melalui

pembaharuan sistem perpajakan yang sederhana, mudah, adil, dan memberi kepastian hukum;

e. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu disusun Undang-undang tentang Pajak Bumi

dan Bangunan;

Mengingat:    1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. (Lembaran

Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Dengan Mencabut:

1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 (personeele Belasting Ordonnantie 1908, Staatsblad Tahun

1908 Nomor 13) Sebagaimana Telah Beberapa Kah Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 (lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1868) Yang Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (lembaran Negara

Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) Telah Ditetapkan Menjadi

Undang-undang;

2. Ordonansi Verponding Indonesia 1923 (inlandsche Verpondings Ordonnantie 1923, Staatsblad Tahun

1923 Nomor 425) Sebagaimana Telah Beberapa Kah Diubah, Terakhir Dengan Algemeene

Verordeningen Binnenlandsche Bestuur Java En Madoera (staatsblad Tahun 1931 Nomor 168);

3. Ordonansi Verponding 1928 (verpondings Ordonnantie 1928, Staatsblad Tahun 1928 Nomor 342)

Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959

(lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1882);

4. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (ordonnantie Op De Vermogens Belasting 1932, Staatsblad Tahun

1932 Nomor 405), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-undang Nomor

8 Tahun 1967 (lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2827);

5. Ordonansi Pajak Jalan 1942 (weggeld Ordonnantie 1942, Staatsblad Tahun 1941 Nomor 97)

Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Algemeene Verordening Oorlogsmisdrijven

(staatsblad Tahun 1946 Nomor 47);

6. Pasal 14 Huruf J, K, Dan 1 Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum

Pajak Daerah (lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287)

Yang Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2124) Telah Ditetapkan Menjadi Undang-undang;

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1959 Tentang Pajak Hasil Bumi

(lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1860) Yang Dengan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2124) Telah Ditetapkan Menjadi Undang-undang;

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

OBYEK PAJAK

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

SUBYEK PAJAK

Pasal 4

BAB IV

TARIF PAJAK

Pasal 5

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 6

Pasal 7

BAB VI

TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT YANG

MENENTUKAN PAJAK TERHUTANG

Pasal 8

BAB VI

PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK,

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, DAN

SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 9

Pasal 10

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB X

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 18

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tangal 27 Desember 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.