| Untuk mendapatkan File Dalam Bentuk MS Word, Klik Disini! | DOWNLOAD |
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar
Belakang
Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang
mendapat dukungan penuh dari rakyatnya.
Dalam hal ini, rakyat berperan penting dalam rangka
melanggengkan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu sebagai wujud rasa terima
kasih atas dukungan rakyat tersebut, sudah sepantasnyalah pemerintah (melalui
aparat birokrasi) memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada
masyarakat/publik. Pelayanan yang diwujudkan adalah pelayanan
yang berorientasi pada rakyat. Salah satu tugas pokok pemerintah
yang terpenting adalah memberikan pelayanan
umum kepada masyarakat. Oleh karena itu,
organisasi pemerintah sering pula disebut
“Pelayanan masyarakat” (Public Servant).
Konsep dasar mengenai ”pelayanan” sudah banyak
dijelaskan oleh para ahli. Antara lain menurut
Supriyanto dan Sugiyanti, dalam buku Otonomi
Daerah ’Capacity building dan
Penguatan Demokrasi Lokal’ (2003 : 68), ádalah
upaya untuk membantu menyiapkan, menyediakan/mengurus
keperluan orang lain. Selain itu, dalam buku yang sama, Moenir (2003
: 68) juga mengemukakan pendapatnya mengenai ’pelayanan’ yaitu proses
dalam berbuat baik. Pendapat lain dikemukakan oleh Boediono (2003 : 60) tentang
pengertian ’pelayanan’ yaitu proses bantuan kepada orang
lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan
dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.
Pelayanan yang dilakukan oleh
aparat birokrasi (pemerintah), dapat dikatakan sebagai
pelayanan publik. Sebab aparatur pemerintah bertanggung
jawab memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,
dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Perihal ’pelayanan
public’ ini, menurut Sianipar dalam buku
Otonomi Daerah ’Capacity building dan
Penguatan Demokrasi Lokal’ (2003 : 68)
adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang
dilaksanakan aparat pemerintah, termasuk pelaku bisnis BUMN/BUMD
dan swasta dalam bentuk barang dan atau jasa,
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan undang-undang
berlaku. Sedangkan ’pelayanan publik’ menurut Mahmudi (2005 : 229)
adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.
Pengertian ’pelayanan publik’ yang dikemukakan oleh Mahmudi tersebut senada
dengan pengertian ’pelayanan publik’ yang terdapat
dalam Keputusan MENPAN No. 63 tahun 2003.
| Untuk mendapatkan File Dalam Bentuk MS Word, Klik Disini! | DOWNLOAD |
No comments:
Post a Comment