Demokrasi
Menurut istilah
demokrasi berasal dari bahasa yunani “demokratia” yang
berarti kekuasaaan rakyat yang dibentuk dua kata yaitu demos “rakyat”
dan kratos “kekuasaan”. Isitilah demokrasi pertama kali
diperkenalkan oleh “ARISTOTELES” yang berpendapat bahwa demokrasi
sebagai suatu bentuk pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada
ditangan rakyat.
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan
suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara)
atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar
demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik
negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis
lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg
sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga
negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan
saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, Undang Undang Dasar
1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.Dalam
mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana
MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki
seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme
perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi
singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas
di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin
sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi
Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan
Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika
pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara
pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan sebagai
pemenang Pemilu.
Tumbangnya Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998, adalah
momentum pergantian kekuasaan yang sangat revolusioner dan bersejarah di negara
ini. Dan pada tanggal 5 Juli 2004, terjadilah sebuah pergantian kekuasaan lewat
Pemilu Presiden putaran pertama. Pemilu ini mewarnai sejarah baru Indonesia,
karena untuk pertama kali masyarakat memilih secara langsung presidennya.
Sebagai bangsa yang besar tentu kita harus banyak menggali makna dari sejarah.
Hari Kamis, 21 Mei 1998, dalam pidatonya di Istana Negara
Presiden Soeharto akhirnya bersedia mengundurkan diri atau lebih tepatnya
dengan bahasa politis ia menyatakan “berhenti sebagai presiden Indonesia”.
Momentum lengser keprabon-nya Raja Indonesia yang telah bertahta
selama 32 tahun ini tentu sangat mengejutkan berbagai pihak. Karena sehari
sebelumnya ia sudah berniat akan segera membentuk Kabinet Reformasi. Setelah
melalui saat-saat yang menegangkan, akhirnya rezim yang begitu kokoh dan
mengakar ini berhasil ditumbangkan. Gerakan mahasiswa sekali lagi menjadi
kekuatan terpenting dalam proses perubahan ini. Sebuah perubahan yang telah
memakan begitu banyak korban, baik korban harta maupun nyawa. Kontan saja
mahasiswa kala itu langsung bersorak-sorai, menangis gembira, dan bersujud
syukur atas keberhasilan perjuangannya menumbangkan rezim Orde Baru.
Setelah tumbangnya Orde Baru tibalah detik-detik terbukanya
pintu reformasi yang telah begitu lama dinanti. Secercah harapan berbaur
kecemasan mengawali dibukanya jendela demokrasi yang selama tiga dasawarsa
telah ditutup oleh pengapnya otoritarianisme Orde Baru. Momentum ini menjadi
penanda akan dimulainya transisi demokrasi yang diharapkan mampu menata kembali
indahnya taman Indonesia. Pada hari-hari selanjutnya kata “reformasi”
meskipun tanpa ada kesepakatan tertulis menjadi jargon utama yang menjiwai ruh
para pejuang pro-demokrasi. Selang tiga tahun pasca turunnya Soeharto dari
tahun 1998 sampai 2000, telah terjadi tiga kali pergantian rezim yang
memunculkan nama-nama:Habibie, Gus Dur, dan Megawati sebagai presiden Republik Indonesia.
Dan duduknya ketiga presiden baru tersebut, juga diwarnai dengan perjuangan
yang sengit dan tak kalah revolusioner. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya
mahasiswa menjadi avant guard yang Mendobrak perubahan tersebut.
Bentuk-bentuk demokrasi
Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat :
- Demokrasi
langsung ialah demokrasi dimana rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam suatu
rapat yang dihadiri seluruh rakyatnya. Demokrasi langsung pernah dijalankan di
negara-negara kota pada jaman yunani kuno.
- Demokrasi
tidak langsung(demokrasi perwakilan). Demokrasi perwakilan yaitu Demokrasi dimana rakyat menyampaikan kehendakannya
melalui dewan perwakilan rakyat. Demokrasi perwakilan di jalankan oleh
negara-negara pada jaman modern.
Dilihat dari titik berat paham yang dianut :
- Demokrasi
barat(demokrasi liberal). Demokrasi barat lebih menitikberatkan pada kebebasan
bergerak,berpikir dan mengeluarkan pendapat menjunjung tinggi persamaan hak pada
bidang politik. Kelemahan demokrasi liberal : (a) adanya kesenjanagan yang lebar antara golongan ekonomi
kuat dan golongan ekonomi
lemah. (b) golongan ekonomi kuat dapat membeli suara rakyat dan suara
DPR.
- Demokrasi timur atau komunis. Demokrasi timur lebih menitik beratkan pada paham kesamaan yang menghapuskan perbedaan
kelas diantara sesama rakyat. Kelebihan demokrasi timur : (a) kesenjangan
ekonomi kecil. (b) menjunjung
tinngi persamaan dalam bidang ekonomi. Kelemahan demokrasi timur : (a) persamaan hak
bidang politik kurang diperhatikan.(b) tidak adanya
kompetisi dan tidak diakuinya hak milik pribadi yang menyebabkan etos kerja
kurang baik.
- Demokrasi
Gabungan. Demokrasi yg berprinsip mengambil kebaikan dan
membuang kelemahan dari demokrasi barat ke timur. Dalam
demokrasi gabungan :
- -Hak milik
pribadi diakui namun hak milik pribadi juga berfungsi sosial
- -Upaya
menyesejahterakan rakyat jangan sampai menghilangkan drajat dan HAM
- -Sistem Demokrasi
modern
a)
Demokrasi dengan sistem parlementer :
-Kekuassan legislatif
(DPR) diatas ekeskutif pemerintah
-presiden atau raja hanya sebagai kepala negara yang
kedudukannya sebagai lambang
Kebaikan
demokrasi dengan sistem parlementer :
-pengaruh rakyat terhadap politik yg dijalankan pemerintah
besar sekali
-kontrol rakyat terhadap pemerintah baik
Kelemahan demokrasi dalam sistem parlementer :
-sering timbul
krisi kabinet
-tidak dapat
dukungan dari mayoritas anggota DPR
b) Demokrasi
Dengan Pemisahan kekuasaan
Sistem ini menganut ajaran Montesquieu :
-kekuasaan legislatif :kekuasaan untuk membuat UU
-kekuasan eksekutif : kekuasaan untuk melaksanakan UU
-kekuasaan yudikatif : kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan
UU
Ciri-ciri
sistem pemisahan kekuasaan :
=kepala negara merupakan penguasa eksekutif yang nyata
=kekuasaan yudikatif tidak dapat di campuri kekuasaan lain
Keuntungan
sistem pemisahan kekuasaan :
=pemerintah setabil karana presiden dan mentri tidak dapat
dijatuhkan oleh DPR
=pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya
Kelemahan
sistem pemisahan kekuasaan :
>pengawasan pemerintahan kurang berpengaruh
>pengaruh rakyat terhadap kebijakan politik negara kurang
mendapatkan perhatian.
DEMOKRASI MENURUT
UUD 1945
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang
mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam
doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan
demokrasi yang berada dibawah komandoPemimpin Besar Revolusi kemudian
dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak
Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam
setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam
lembaga-lembaga negara.
Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan
prinsip demokrasi secara universal Ciri
demokrasi Pancasila :
• pemerintah
dijalankan berdasarkan konstitusi
• adanya pemilu secara
berkesinambungan
• adanya
peran-peran kelompok kepentingan
• adanya
penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.
• Demokrasi
Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan
masalah.
• Ide-ide yang
paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional
dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan
penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar
1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan
UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Prinsip demokrasinya.
PRINSIP-PRINSIP
DEMOKRASI PANCASILA
Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Perlindungan terhadapHak asasi
Manusia.
2. Pengambilan keputusan atas dasar
musyawarah
3. Peradilan yang merdeka berarti
badan peradilan (Kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden,BPK,DPR atau
lainnya
4. adanya Partai Politik dan
organisasi social dan Politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat
5. Pelaksanaan Pemilihan Umum.
6. Kedaulatan adalah ditangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)
7. Keseimbangan antara hak dan
kewajiban.
8. Pelaksanaan kebebasan yang
bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat,
dan negara ataupun orang lain
9. Menjunjung tinggi tujuan dan
cita-cita nasional
10.Pemerintahan
berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan :
- Indonesia
ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan
kekuasaan belaka (machtstaat)
- Pemerintah
berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme
(kekuasaan tidak terbatas)
- Kekuasaan
yang tertinggi berada di tangan rakyat.
FUNGSI DEMOKRASI
PANCASILA
Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :
• Menjamin adanya
keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara.
• Menjamin tetap
tegaknya negaraRI
• Menjamin tetap
tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional
• Menjamin tetap
tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila
• Menjamin adanya
hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara
• Menjamin adanya
pemerintahan yang bertanggung jawab
DEMOKRASI PASCA
REFORMASI
Perkembangan
Demokrasi di Indonesia
Akhir milenium
kedua ditandai dengan perubahan besar di Indonesia. Rejim Orde Baru yang telah
berkuasa selama 32 tahun yang dipimpin oleh Soeharto akhirnya tumbang.
Demokrasi
Pancasila versi Orde Baru mulai digantikan dengan demokrasi dalam arti
sesungguhnya. Hanya saja tidak mudah mewujudkan hal ini, karena setelah
Soeharto tumbang tidak ada kekuatan yang mampu mengarahkan perubahan secara
damai, bertahap dan progresif. Yang ada justru muncul berbagai konflik serta
terjadi perubahan genetika sosial masyarakat Indonesia. Hal ini tak lepas dari
pengaruh krisis moneter yang menjalar kepada krisis keuangan sehingga pengaruh
depresiasi rupiah berpengaruh signifikan terhadap kehidupan ekonomi rakyat
Indonesia. Inflasi yang dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat
berpengaruh kepada kualitas kehidupan masyarakat. Rakyat Indonesia sebagian
besar masuk ke dalam sebuah era demokrasi sesungguhnya dimana pada saat yang
sama tingkat kehidupan ekonomi mereka justru tidak lebih baik dibandingkan
ketika masa Orde Baru.
Indonesia
setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi. Pertama
adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasi terpimpin,
ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi
terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan
Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa
transisi.
Kelebihan dan
kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa
memberikan pelajaran berharga bagi kita. Demokrasi liberal ternyata pada saat
itu belum bisa memberikan perubahan yang berarti bagi Indonesia. Namun
demikian, berbagai kabinet yang jatuh-bangun pada masa itu telah memperlihatkan
berbagai ragam pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin
namun mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Sementara
demokrasi terpimpin yang dideklarasikan oleh Soekarno (setelah melihat terlalu
lamanya konstituante mengeluarkan undang-undang dasar baru) telah memperkuat
posisi Soekarno secara absolut. Di satu sisi, hal ini berdampak pada kewibawaan
Indonesia di forum Internasional yang diperlihatkan oleh berbagai manuver yang
dilakukan Soekarno serta munculnya Indonesia sebagai salah satu kekuatan
militer yang patut diperhitungkan di Asia. Namun pada sisi lain segi ekonomi
rakyat kurang terperhatikan akibat berbagai kebijakan politik pada masa itu.
Lain pula dengan
masa demokrasi Pancasila pada kepemimpinan Soeharto. Stabilitas keamanan sangat
dijaga sehingga terjadi pemasungan kebebasan berbicara. namun tingkat kehidupan
ekonomi rakyat relatif baik. Hal ini juga tidak terlepas dari sistem nilai
tukar dan alokasi subsidi BBM sehingga harga-harga barang dan jasa berada pada
titik keterjangkauan masyarakat secara umum. Namun demikian penyakit korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN) semakin parah menjangkiti pemerintahan. Lembaga
pemerintahan yang ada di legislatif, eksekutif dan yudikatif terkena virus KKN
ini. Selain itu, pemasungan kebebasan berbicara ternyata menjadi bola salju
yang semakin membesar yang siap meledak. Bom waktu ini telah terakumulasi
sekian lama dan ledakannya terjadi pada bulan Mei 1998.
Selepas kejatuhan
Soeharto, selain terjadinya kenaikan harga barang dan jasa beberapa kali dalam
kurun waktu 8 tahun terakhir, instabilitas keamanan dan politik serta KKN
bersamaan terjadi sehingga yang paling terkena dampaknya adalah rakyat kecil
yang jumlahnya mayoritas dan menyebabkan posisi tawar Indonesia sangat lemah di
mata internasional akibat tidak adanya kepemimpinan yang kuat.
Namun demikian,
demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia memperlihatkan beberapa
kemajuan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pemilihan umum dengan diikuti
banyak partai adalah sebuah kemajuan yang harus dicatat. Disamping itu
pemilihan presiden secara langsung yang juga diikuti oleh pemilihan kepala
daerah secara langsung adalah kemajuan lain dalam tahapan demokratisasi di
Indonesia. Diluar hal tersebut, kebebasan mengeluarkan pendapat dan
menyampaikan aspirasi di masyarakat juga semakin meningkat. Para kaum tertindas
mampu menyuarakan keluhan mereka di depan publik sehingga masalah-masalah yang
selama ini terpendam dapat diketahui oleh publik. Pemerintah pun sangat mudah
dikritik bila terlihat melakukan penyimpangan dan bisa diajukan.
